BANGGAIPOST.COM,Toili- Pendampingan terhadap tujuh tersangka pencurian brondolan Sawit, di Desa Samalore Kecamatan Toili diduga direkayasa.
Salah satu orang tua tersangka, Narsia Martanu mengaku, tak ada pendampingan terkait tersangka pencurian brondolan Sawit di Desa Samalore, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.
“Foto yang dimuat media (Blur) bertuliskan sejumlah warga yang di duga di kriminalisasi PT.KLS bersama kuasa hukumnya, itu pendampingan warga terkait masalah tanah di Samalore, bukan pendampingan para tersangka,”beber orang tua salah satu tersangka Narsia Martanu, kepada media ini, Kamis 3 April 2025.
Dikatakan, dalam foto yang dimuat dalam pemberitaan tak ada satupun tersangka yang di dampingi melainkan membahas masalah tanah warga di Samalore.
“Saya saksinya, pada saat itu saya bertepatan hadir, yang dibahas masalah tanah, bukan pendampingan tersangka. Saat dipanggil ba foto, saya ikut juga foto sama mereka,’tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga meluruskan pemberitaan terkait adanya intimidasi kepada orang tua tersangka untuk memilih Paslon 03 saat PSU yang di helat 5 April 2025.
“Tidak ada bahasa intimidasi dari ibu Sulianti, dari dulu saya sudah menjadi timnya ibu Anti. Dan saya juga pernah tinggal bersama mereka di Luwuk,”pungkasnya.
Sementara itu kuasa hukum PT.KLS, Dr.Andi Munafri,SH,.MH menegaskan tidak benar PT KLS melakukan kriminalisasi dan tindakan sewenang wenang kepada petani sebagaimana berita yang disampaikan.
“Harus difahami apa makna/pengertian dari kriminalisasi, kalau pun ada laporan dari PT KLS itu atas dasar bukti akurat yang telah diidentifikasi, walaupun demikian PT KLS mengutamakan upaya restoratif justice/penyelesaian secara musyawarah untuk damai jika terlapor berjanji untuk tidak mengulangi dugaan pencurian,”terangnya.
Upaya restoratif justice nilai dia hal yang wajar dalam proses hukum, yang merupakan bagian dari pengakuan atas rasa kemanusiaan PT. KLS.
“Walaupun tentunya prinsip ketegasan dalam penegakkan hak harus pula di pertimbangkan. Demikian juga, tidak ada kesewenangan yang dilakukan oleh APH, jangan menggiring opini, silahkan bisa di cek langsung di lapangan dan pada institusi terkait semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”tutupnya. (*)
