Isu merapat ke Gerindra dinilai berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan partai dan membuka berbagai skenario baru menuju Pilgub Sulawesi Tengah 2030
BANGGAIPOST.COM, PALU – Pengunduran diri Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian di Sulawesi Tengah pada pertengahan 2026.
Setelah kurang lebih 18 tahun berkiprah di Hanura, keputusan Hadianto meninggalkan partai yang turut membesarkan karier politiknya dinilai dapat memengaruhi arah peta politik daerah menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 2030.
Apalagi, muncul isu yang menyebut Hadianto berpeluang bergabung dengan Partai Gerindra. Meski belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan, dinamika tersebut mulai dibaca sebagai sinyal pergeseran kekuatan politik di Bumi Tadulako.
Hadianto Rasyid sendiri bukan figur baru dalam percaturan politik Sulawesi Tengah. Selain dikenal sebagai pengusaha, ia menjabat sebagai Wali Kota Palu periode 2021–2025 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030.
Selama bernaung di Hanura, Hadianto juga dipercaya sebagai Ketua DPD Hanura Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinannya di Kota Palu, pemerintah daerah meraih sejumlah penghargaan, mulai dari penanganan stunting hingga berbagai inovasi pelayanan publik.
Pada awal Juni 2026, Hadianto dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPP Hanura.
Wakil Ketua DPD Hanura Sulawesi Tengah, Frits Sem A. Kandori, membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut keputusan itu bukan dipicu konflik internal, meski tetap disayangkan karena terjadi ketika partai sedang menghadapi tahapan penting verifikasi politik.
Hingga kini, Hadianto belum memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pengunduran dirinya maupun arah politik yang akan ditempuh selanjutnya.
Namun, isu kedekatannya dengan Gerindra semakin menguat. Selain memiliki komunikasi politik yang dinilai baik, Hadianto juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, yang merupakan pamannya.
Meski demikian, Longki sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti rencana politik keponakannya tersebut.
Peta Politik Pascapilgub 2024
Konstelasi politik Sulawesi Tengah saat ini masih dipengaruhi hasil Pilgub 2024.
Pasangan Anwar Hafid–Reny Lamadjido keluar sebagai pemenang dan kini memimpin Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2030.
Sementara itu, komposisi DPRD Sulawesi Tengah periode 2024–2029 menunjukkan tidak adanya partai yang benar-benar dominan.
Golkar, NasDem, dan Demokrat sama-sama menguasai delapan kursi. Gerindra serta PDIP masing-masing memperoleh tujuh kursi. PKS dan PKB memiliki lima kursi, disusul PAN dan Perindo masing-masing dua kursi. Hanura, PBB, dan PPP hanya memiliki satu kursi.
Fragmentasi kekuatan tersebut membuat koalisi menjadi faktor sangat menentukan dalam setiap kontestasi politik.
Bagi Hanura, kepergian Hadianto berpotensi menjadi kehilangan besar.
Selain menjabat Ketua DPD, Hadianto merupakan salah satu kepala daerah paling menonjol yang dimiliki partai tersebut di Sulawesi Tengah.
Dengan hanya satu kursi di DPRD provinsi, Hanura diperkirakan harus bekerja lebih keras untuk menjaga eksistensi dan regenerasi kader menjelang agenda politik berikutnya.
Sebaliknya, jika Hadianto benar-benar bergabung dengan Gerindra, partai berlambang kepala burung garuda itu diprediksi memperoleh tambahan energi politik.
Basis dukungan Hadianto di Kota Palu dapat menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Gerindra dalam menghadapi Pilkada maupun Pilgub mendatang.
Menuju Pilgub 2030
Meski Pilgub Sulawesi Tengah masih empat tahun lagi, sejumlah nama mulai diperhitungkan.
Hadianto Rasyid dipandang sebagai salah satu figur potensial. Rekam jejak sebagai Wali Kota Palu dua periode, tingkat popularitas yang relatif tinggi, serta kemungkinan dukungan mesin Gerindra menjadi modal politik yang tidak kecil.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tetap memiliki keuntungan sebagai petahana apabila mampu menjaga kinerja pemerintahan dan soliditas koalisi pendukungnya.
Partai-partai besar seperti Golkar dan NasDem juga diperkirakan tidak akan tinggal diam dalam menyiapkan kader terbaiknya.
Sementara itu, Ahmad Ali yang kini bergabung dengan PSI dan menjabat Ketua Harian DPP PSI masih dinilai sebagai figur berpengaruh dalam politik Sulawesi Tengah. Perannya dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan koalisi maupun dukungan politik ke depan.
Pada akhirnya, Pilgub 2030 kemungkinan besar tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai semata.
Popularitas figur, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, membaca aspirasi publik, serta membentuk aliansi strategis akan menjadi kunci utama dalam perebutan kursi orang nomor satu di Sulawesi Tengah.
Pengunduran diri Hadianto Rasyid dari Hanura mungkin baru satu langkah politik. Namun, langkah itu sudah cukup untuk mengirim pesan bahwa peta politik Sulawesi Tengah tengah bergerak. Siapa yang mampu membaca perubahan lebih awal, dialah yang berpeluang menjadi penentu arah kontestasi 2030.(Alin/RBP)
