BANGGAIPOST.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng 16 perusahaan tambang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Kolaborasi tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melalui sebuah unggahan Facebook Reel yang memperlihatkan hasil pertemuannya dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di dua daerah penghasil nikel tersebut.
Dalam video itu, Anwar Hafid menyebutkan bahwa pembangunan jalan dilakukan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha agar manfaat keberadaan industri dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Yang kita bangun ini untuk masyarakat. Kita duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan dan mereka menyatakan komitmennya membantu pembangunan infrastruktur jalan yang memang sangat dibutuhkan warga,” ujar Anwar Hafid dalam unggahan tersebut.
Berdasarkan penelusuran BanggaiPost.com dari berbagai sumber, total dana CSR yang berhasil dihimpun dalam program tersebut mencapai sekitar Rp355 miliar.
Dana tersebut berasal dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Morowali dan Morowali Utara.
Namun demikian, skema yang diterapkan bukan berupa penyerahan uang tunai kepada pemerintah daerah.
Seluruh pekerjaan pembangunan akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah proyek selesai, pemerintah daerah hanya menerima hasil pekerjaan dalam bentuk aset infrastruktur.
Model tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi persoalan administrasi sekaligus mempercepat proses pelaksanaan proyek.
Dua ruas jalan strategis menjadi sasaran utama program tersebut.
Ruas pertama adalah jalan Towi–Kolonodale sepanjang sekitar 13 kilometer yang akan dikerjakan secara gotong royong oleh konsorsium 16 perusahaan tambang.
Sementara ruas kedua, yakni jalan Buleleng–Matarape, akan ditangani oleh satu perusahaan yang mengambil tanggung jawab penuh atas pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Bagi masyarakat Morowali dan Morowali Utara, perbaikan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama disuarakan. Kondisi jalan yang rusak selama ini dinilai menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian maupun aktivitas ekonomi lainnya.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Anwar Hafid sendiri bukan sosok baru bagi masyarakat Morowali. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025–2030, ia pernah memimpin Kabupaten Morowali selama dua periode, yakni 2007–2018.
Pengalamannya memimpin daerah yang menjadi pusat industri pertambangan itu disebut turut membentuk pendekatan pembangunan yang mengedepankan kolaborasi dengan sektor swasta.
Menurutnya, besarnya kebutuhan infrastruktur tidak selalu harus dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah keterbatasan fiskal, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Meski demikian, pelaksanaan program CSR tersebut tetap diharapkan berlangsung secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Jika berjalan sesuai rencana, model kemitraan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan berskala besar.
Kehadiran industri ekstraktif tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan penerimaan daerah, tetapi juga sejauh mana keberadaannya mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses infrastruktur yang layak.(Alin/RBP)
