Putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 juga memberi konteks penting dalam perdebatan ini. MK memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Putusan tersebut patut dibaca sebagai kesempatan untuk menata kembali pembiayaan pendidikan secara lebih proporsional. Pendidikan membutuhkan ruang fiskal untuk banyak hal: guru, fasilitas sekolah, kualitas pembelajaran, sarana pendukung, serta kebutuhan lain yang tidak selalu terlihat dalam angka besar sebuah program nasional.
Saya tidak sedang meminta agar anggaran MBG dikurangi demi guru. Cara berpikir seperti itu terlalu mudah dan justru membuat persoalan menjadi dangkal. Kalau MBG sudah diputuskan sebagai program prioritas, maka yang harus dijaga adalah pelaksanaannya agar benar-benar memberi manfaat. Pada saat yang sama, persoalan guru yang sudah bertahun-tahun menunggu juga jangan kembali ditempatkan di belakang antrean.
