Guru PPPK penuh waktu sendiri sudah berstatus ASN. Mereka telah mengikuti proses seleksi dan kemudian bekerja di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik. Mereka bukan orang yang baru masuk ke dalam sistem. Banyak di antara mereka telah melewati masa panjang sebagai guru non-ASN sebelum akhirnya mendapatkan status PPPK. Karena itu, ketika kesempatan menuju PNS dibuka, wajar jika muncul harapan agar pengalaman dan pengabdian tersebut tidak dianggap seperti tidak pernah ada. Seleksi tetap penting untuk menjaga profesionalisme, tetapi pengalaman bertahun-tahun berdiri di depan kelas juga merupakan modal yang tidak bisa seluruhnya diukur melalui lembar ujian.
Begitu pula dengan guru PPPK paruh waktu. Perubahan status menuju penuh waktu tentu merupakan langkah yang baik, tetapi jangan sampai paruh waktu hanya menjadi ruang tunggu baru. Guru yang mengajar tetap memiliki kebutuhan hidup yang tidak mengenal istilah “paruh waktu”. Mereka tetap membayar kebutuhan rumah tangga, membiayai anak, membayar transportasi menuju sekolah dan menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Karena itu, kebijakan ini perlu disertai peta jalan yang jelas, bukan sekadar perubahan status di atas kertas.
