Bupati Banggai Ir.H.Amirudin Tamoreka
BANGGAIPOST,Luwuk- Bupati Banggai Ir.H.Amirudin Tamoreka membeberkan laporan masyarakat seputar problem bantuan Pemerintah di sejumlah dinas.
Sepertihalnya laporan masyarakat tentang banyaknya proposal kelompok usaha tani yang diajukan, namun sebagian besar Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum menandatanganinya.
“Katanya pakai kelompok yang lama saja, padahal bapak ibu tahu, tidak sedikit yang fiktif, yakni hanya ketua kelompok yang ada, tetapi anggotanya tidak ada” beber Bupati disela-sela Pertemuan bersama Penyuluh Pertanian Kabupaten Banggai dirangkaikan dengan sosialisasi pengembangan komoditi singkong oleh Pengurus Daerah Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) yang dilaksanakan di Aula dinas TPHP, Kamis (21/10)
Kejadian tersebut sambung Bupati tidak hanya terjadi Dinas TPHP, tetapi juga di Dinas pertanian, pertenakan, serta Perkimtan.
Menurutnya, tujuan dibentuknya kelompok petani semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan. Saat mereka (Kelompok.red) menerima bantuan Handtraktor harus di gunakan bersama. Tidak hanya digunakan oleh ketua kelompok saja apalagi dijual.
“Makanya ketika saya ikut penjelasan dari Dinas Peternakan, itu sudah puluhan Miliar diberikan bantuan baik ternak sapi, kambing ayam sampai pakan, tapi sampai saat ini Kabupaten Banggai tidak swasembada, karena banyak yg terjadi bantuan cuma satu minggu diberikan kemudian dijual,” katanya.
Selain itu, ada juga laporan saat pengadaan bantuan mesin penggilingan juga harus dibayar hingga besaraannya mencapai Rp.100 juta.
“Kalau itu terus dilakukan, masyarkat tidak pernah menikmati, karena ada yang bilang mereka (masyarkat) yang terima hanya yang punya duit. Makanya kalau ditemukan dari PPL seperti itu segera lapor, karena itu pungli,” pungkasnya.(NS/BP)
