Polemik CSR dan Tenaga Kerja Lokal Mencuat, Perusahaan di Ambang Kecaman

BANGGAIPOST LUWUK – Polemik Corporate Social Responsibility (CSR) akhir-akhir ini menjadi perhatian serius kalangan aktivis di Kabupaten Banggai.
Mereka tidak hanya mengkritisi pelaksanaan CSR yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan, tetapi juga menyoroti minimnya transparansi perusahaan. Mulai dari anggaran CSR yang tidak dipublikasikan, program yang tidak jelas, kurangnya pelibatan masyarakat, hingga laporan yang tidak terbuka untuk publik.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan, di mana perusahaan memperoleh keuntungan, sementara masyarakat justru tidak merasakan manfaat yang seharusnya menjadi hak mereka.
Tak hanya itu, persoalan perekrutan tenaga kerja lokal juga turut menjadi sorotan. Aktivis menilai perusahaan masih belum memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, meskipun beroperasi di wilayah tersebut.
Seorang aktivis yang dikenal dengan sapaan Bang Lapi, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai praktik CSR selama ini cenderung formalitas dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“CSR jangan hanya jadi laporan di atas kertas. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Transparansi itu wajib, bukan pilihan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah dan DPRD yang dinilai belum maksimal dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya.
Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi ketidakpuasan masyarakat bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.
Aktivis pun mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti tenaga kerja, lingkungan hidup, dan perizinan, untuk segera mengambil langkah tegas. Selain itu, DPRD juga diminta menjalankan fungsi pengawasannya secara serius dengan memanggil pihak perusahaan dalam forum resmi.
“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Polemik CSR ini pun menjadi alarm bagi semua pihak bahwa keberadaan perusahaan di daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa dampak positif dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar.
Kini publik menunggu langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk memastikan kewajiban CSR dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.(Alin)