Oleh: Moh. Sugianto Adjadar
Dinamika internal yang terjadi di tubuh PAN Kabupaten Banggai belakangan ini sejatinya merupakan fenomena yang sangat lazim dalam organisasi politik modern. Pergantian kepemimpinan hampir selalu melahirkan perbedaan pandangan, resistensi, bahkan pengunduran diri sebagian kader. Namun, menariknya, dinamika tersebut justru sering menjadi penanda bahwa organisasi sedang bergerak menuju fase baru.
Dalam konteks ini, kepemimpinan H. Akmal Ilyas sebagai Ketua DPD PAN Banggai perlu dilihat lebih objektif, bukan semata-mata melalui sudut pandang kelompok yang kecewa terhadap perubahan arah organisasi.
Beberapa media lokal memang memberitakan pengunduran diri sejumlah kader PAN Banggai yang disertai kritik terhadap pola kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan di internal partai.
Namun di sisi lain, H. Akmal Ilyas juga telah memberikan penjelasan bahwa mekanisme organisasi tetap berjalan sesuai koridor partai dan dinamika semacam itu adalah bagian dari proses konsolidasi politik.
Yang menarik untuk dicermati adalah, pola kepemimpinan Akmal justru mencerminkan gaya politik yang paling relevan dengan situasi politik hari ini: adaptif, terbuka terhadap figur baru, dan berorientasi pada efektivitas organisasi, bukan semata senioritas.
Dalam teori organisasi modern, model seperti ini dikenal sebagai adaptive leadership atau kepemimpinan adaptif. Konsep yang dipopulerkan Ronald Heifetz dari Harvard University itu menekankan bahwa pemimpin tidak lagi cukup hanya menjaga tradisi organisasi, tetapi harus mampu membaca perubahan sosial-politik dan menyesuaikan organisasi terhadap tantangan baru.
Artinya, organisasi politik modern tidak bisa lagi hanya bergantung pada pola kaderisasi tertutup atau loyalitas historis semata. Pemimpin dituntut membangun jejaring baru, membuka ruang kolaborasi, dan menarik figur-figur potensial yang mampu memperkuat daya saing organisasi.
Dalam konteks politik lokal, langkah membuka ruang kepada figur di luar lingkar lama bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap kaderisasi, melainkan strategi memperluas kekuatan politik.
Bahkan dalam ilmu politik kontemporer, ada istilah political co-optation, yakni strategi merangkul kekuatan eksternal demi memperkuat stabilitas dan efektivitas organisasi. Strategi ini telah digunakan banyak pemimpin besar dunia.
Abraham Lincoln misalnya, membentuk kabinet dari tokoh-tokoh yang sebelumnya justru menjadi rival politiknya. Pendekatan Team of Rivals itu sempat dipandang kontroversial, tetapi kemudian dianggap sebagai salah satu model kepemimpinan paling visioner dalam sejarah modern.
Nelson Mandela juga melakukan hal serupa ketika membangun pemerintahan pasca-apartheid. Mandela memahami bahwa organisasi dan negara tidak bisa dibangun hanya dengan kelompok yang memiliki sejarah perjuangan sama, melainkan harus mampu mengakomodasi kekuatan baru demi stabilitas jangka panjang.
Di Indonesia, pola seperti itu bahkan semakin umum. Joko Widodo dikenal berulang kali merekrut profesional non-partai maupun tokoh dari luar lingkar politik inti untuk menduduki posisi strategis pemerintahan. Hal serupa juga dilakukan Prabowo Subianto yang membangun pendekatan politik lebih inklusif dengan merangkul berbagai kelompok dan figur eksternal.
Karena itu, jika H. Akmal Ilyas mencoba menghadirkan pola kepemimpinan yang lebih terbuka dan dinamis di PAN Banggai, sesungguhnya langkah tersebut justru sejalan dengan arah perkembangan politik modern.
Apalagi politik hari ini telah berubah drastis. Partai tidak lagi cukup hanya menjadi rumah kader lama, tetapi juga harus mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi baru, tokoh profesional, aktivis sosial, komunitas muda, dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
Dalam teori transformational leadership, seorang pemimpin justru dinilai berhasil ketika mampu membawa organisasi keluar dari zona nyaman menuju orientasi yang lebih progresif. Pemimpin transformasional biasanya memang menghadapi resistensi di awal, karena perubahan hampir selalu menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak.
Namun sejarah menunjukkan, organisasi yang bertahan lama bukanlah organisasi yang paling kaku menjaga tradisi, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Karena itu, dinamika yang terjadi di PAN Banggai seharusnya tidak dibaca secara hitam-putih. Pengunduran diri sejumlah kader adalah hak politik yang harus dihormati. Tetapi pada saat yang sama, langkah pembaruan organisasi yang dilakukan H. Akmal Ilyas juga layak dipahami sebagai bagian dari strategi membangun PAN Banggai agar tetap relevan di tengah perubahan politik yang semakin cepat.
Politik bukan sekadar soal mempertahankan romantisme perjuangan lama, tetapi juga tentang bagaimana organisasi mampu tetap hidup, berkembang, dan memenangkan kepercayaan publik di masa depan.**
