Semakin banyak data yang dihimpun, semakin kuat pula dasar yang menunjukkan bahwa Sulawesi Timur memiliki kapasitas untuk berdiri sebagai provinsi. Dari sisi ekonomi, geografi, luas wilayah, hingga rentang kendali pemerintahan, indikator-indikatornya terus mengarah pada kesimpulan yang sama.
Di sinilah pernyataan Prof. Muhadam Labolo menjadi menarik. Ketika ia menyebut hambatan terbesar pembentukan Sulawesi Timur berada pada ranah politik, arah pembahasannya pun berubah.
Jika bukan lagi persoalan kelayakan, lalu siapa yang menghambat?
Pertanyaan itu tentu tidak dimaksudkan untuk menunjuk pihak tertentu tanpa dasar. Namun, jika hambatan terbesar memang berada pada proses politik, sebagaimana disampaikan Prof. Muhadam, maka proses tersebut layak ditelaah. Apakah hambatannya berada di tingkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau justru merupakan kombinasi dari semuanya?
Dalam perspektif politik anggaran, pembentukan provinsi baru bukan sekadar membentuk wilayah administrasi. Di dalamnya terdapat konsekuensi berupa pembagian kewenangan, alokasi anggaran, pengaruh politik, hingga pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Karena itu, pembentukan daerah otonom baru hampir selalu ditentukan oleh dua hal yang berjalan beriringan: kesiapan objektif dan kemauan politik.
