Sejarah menunjukkan bahwa daerah otonom baru tidak lahir semata-mata karena memiliki potensi ekonomi atau memenuhi syarat administratif. Ia lahir ketika kesiapan tersebut bertemu dengan momentum dan keberanian untuk mengambil keputusan politik.
Kini, persoalannya bukan lagi apakah Sulawesi Timur layak menjadi provinsi. Data geografis, potensi ekonomi, serta berbagai kajian akademik telah memberikan landasan yang semakin kokoh.
Yang tersisa adalah kemauan politik.
Jawaban atas pertanyaan “siapa yang menghambat?” mungkin tidak sesederhana menunjuk satu nama atau satu lembaga. Pembentukan daerah otonom baru merupakan proses panjang yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPR, DPD, hingga pemerintah pusat. Karena itu, ketika satu mata rantai tidak bergerak, seluruh proses pun dapat terhenti.
Namun satu hal semakin jelas. Persoalan Sulawesi Timur hari ini tampaknya bukan lagi terletak pada aspek kelayakan. Potensi ekonomi, luas wilayah, kompleksitas geografis, serta berbagai kajian akademik telah memperkuat dasar pembentukannya. Tantangan yang tersisa adalah memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki kemauan yang sama untuk mengubah seluruh prasyarat tersebut menjadi sebuah keputusan.
Sebab, selama pertanyaan “siapa yang menghambat?” belum pernah dijawab secara terbuka, perjuangan Sulawesi Timur akan terus berada di persimpangan: diakui layak, tetapi belum juga dilahirkan. (*)
