Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD 2022 Disetujui

BANGGAI POST, BALUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menggelar rapat paripurna persetujuan raperda pertanggunggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2022, Kamis (13/07)

Paripurna dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut Mahdiani Bukamo dan pemda dihadiri Wakil Bupati Banggai Laut, Ablit H. Ilyas.

Pada kesempatan itu, Wabup Ablit H. Ilyas menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban konstitusional ini.

“Terima kasih juga kami sampaikan atas terselesainya penetapan sidang dewan paripurna yang terhormat sebagaimana dimaklumi, bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah merupakan agenda konstitusional tahunan,” jelas Wabup Ablit.

Lanjut Wabup, Predikat Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

“Puji syukur untuk yang ke-enam kalinya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian, sehingga capaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” ucapnya.

Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, kata Wabup Ablit, tentu merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta didukung penuh oleh segenap unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) dan tentunya, hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan daerah serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik dan LSM, Insan Pers, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholders sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, apabila didalam menunaikan amanah penyelenggaraan pemerintahan masih belum memenuhi harapan masyarakat, kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya,” tutur Wabup Ablit (IK)