Fakta menunjukkan, selama lebih dari dua dekade aspirasi pembentukan Sulawesi Timur terus bergulir. Sementara itu, sejumlah daerah lain yang secara geografis lebih kecil maupun memiliki potensi ekonomi yang lebih terbatas telah lebih dahulu memperoleh status sebagai provinsi.
Pernyataan Prof. Muhadam juga penting karena disampaikan oleh akademisi yang memahami tata pemerintahan dan penataan daerah. Ia bahkan mengaku telah lama menyusun kajian akademik dan policy brief mengenai desain pemekaran wilayah, termasuk pembentukan sejumlah kabupaten baru sebagai bagian dari desain besar Provinsi Sulawesi Timur.
Artinya, diskursus mengenai Sulawesi Timur hari ini tidak lagi berhenti pada ada atau tidaknya kajian akademik. Tantangan berikutnya adalah membangun kesamaan visi seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah kabupaten, DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, anggota DPR RI dan DPD RI asal Sulawesi Tengah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan—agar memiliki daya dorong yang lebih kuat ketika pemerintah pusat kembali membuka keran pembentukan daerah otonom baru.
