Meluruskan Atribusi, Menguji Akuntabilitas APBD Banggai

Perdebatan mengenai besarnya belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih objektif. Belanja pegawai, misalnya, tidak dengan sendirinya merupakan pemborosan. Pemerintahan membutuhkan guru, tenaga kesehatan, petugas pelayanan, pengawas, perencana, administrator dan aparatur lainnya agar fungsi negara berjalan.

Begitu pula belanja modal tidak otomatis menjadi belanja produktif hanya karena menghasilkan bangunan atau infrastruktur. Ukuran yang lebih relevan adalah apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.

Apakah pelayanan menjadi lebih cepat? Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah akses kesehatan membaik? Apakah biaya distribusi menurun? Apakah produktivitas petani dan nelayan meningkat? Apakah dunia usaha memperoleh kemudahan? Apakah masyarakat merasakan perubahan yang nyata?

Pertanyaan semacam itu membuat pembahasan APBD keluar dari perdebatan mengenai komposisi semata dan masuk ke wilayah yang lebih penting, yakni efektivitas penggunaan uang publik.

Sebuah jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari panjang ruas yang dibangun. Yang harus dilihat adalah apakah jalan tersebut memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya angkutan, membuka akses ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat.