Banggai memiliki basis ekonomi yang besar dan strategis. Karena itu, pembahasan APBD semestinya tidak berhenti pada persoalan komposisi belanja, tetapi diarahkan pada pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana APBD mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah?
Hubungannya dapat dilihat secara sederhana. Belanja publik yang tepat sasaran seharusnya mampu membangun infrastruktur dan layanan, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya ekonomi, memperkuat dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas aktivitas ekonomi dan pada akhirnya memperkuat pendapatan daerah.
Jika rantai manfaat tersebut dapat dibuktikan, maka APBD tidak hanya menjadi instrumen konsumsi pemerintah, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan.
Sebaliknya, apabila anggaran terus meningkat sementara produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang sepadan, maka kualitas belanja perlu dievaluasi.
Pemerintah Perlu Menjawab dengan Data
Dalam negara demokrasi, media memiliki fungsi sebagai ruang kontrol sosial. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah tentu memiliki hak untuk meluruskan informasi yang tidak tepat, termasuk ketika terjadi kesalahan atribusi.
Namun, setelah atribusi diluruskan, respons yang paling kuat bukanlah memperpanjang polemik, melainkan menghadirkan data.
