Oleh: Nadjamuddin Mointang
Persoalan terbesar Sulawesi Timur hari ini bukan lagi soal layak atau tidak layak menjadi provinsi. Persoalan sesungguhnya adalah moratorium yang tak kunjung memiliki ujung.
Moratorium semestinya menjadi instrumen evaluasi. Bukan ruang tunggu tanpa kepastian. Sebab setiap kebijakan publik harus memiliki arah, ukuran keberhasilan, dan batas waktu. Tanpa itu, moratorium berubah menjadi ketidakpastian yang dilegalkan.
Di sinilah Sulawesi Timur berada.
Di satu sisi, kawasan ini terus memberi kontribusi besar kepada negara. Morowali, Morowali Utara, dan Banggai menjadi bagian penting dari rantai industri nasional. Triliunan rupiah mengalir dari sektor pertambangan. Hilirisasi terus berkembang. Investasi terus bertambah.
Di sisi lain, status pembentukan Provinsi Sulawesi Timur tetap berada dalam ruang yang tidak jelas. Bukan ditolak. Bukan pula diterima. Yang ada hanyalah moratorium yang terus diperpanjang tanpa penjelasan yang memadai.
Inilah paradoks kebijakan.
Dalam administrasi pemerintahan, moratorium bukanlah tujuan. Moratorium hanyalah alat. Tujuannya memberi waktu bagi pemerintah mengevaluasi dampak pemekaran, menyusun kriteria yang lebih baik, lalu mengambil keputusan. Jika jeda itu berlangsung tanpa arah, moratorium kehilangan makna sebagai instrumen kebijakan.
