![Iklan Untika Luwuk](https://banggaipost.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260707-WA0042.jpg")
Oleh: Ridha Risma Yunita
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Kata “efisiensi” hampir mendominasi pidato para pejabat negara, dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan sampai ke desa-desa, sejak awal 2026. Berbagai kebijakan pemerintah diwarnai pemangkasan anggaran, penyederhanaan program, dan pengetatan transfer anggaran ke daerah.
Namun, ketika suasana RTH Lalong berubah menjadi panggung cahaya, formasi drone menari di langit memukau ribuan warga yang memadati lokasi, lalu disusul upacara resmi, pemotongan tumpeng, serta peluncuran aplikasi Banggai Digital Service keesokan harinya, muncul pertanyaan: ke mana wacana efisiensi itu?
Perayaan HUT ke-66 Banggai yang berlangsung spektakuler sepanjang pekan ini justru memperlihatkan sisi lain yang menarik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah wacana nasional yang sebelumnya nyaring terdengar dapat meredup ketika pemerintah kabupaten memilih tampil membanggakan di ruang publik dan ruang digital.
Efisiensi yang Berpindah
Dalam berbagai pemberitaan, panitia HUT Banggai menegaskan bahwa seluruh pembiayaan kegiatan tidak berasal dari APBD, melainkan dari sponsorship perusahaan, perbankan, hotel, dan pihak swasta lainnya. Secara teknis, ini tentu dapat dipandang sebagai kabar baik karena publik diyakinkan bahwa tidak ada dana pemerintah yang digunakan.
Namun, di sinilah makna efisiensi tampak bergeser. Efisiensi yang semestinya bermakna pengurangan, penyederhanaan, dan ketepatan penggunaan sumber daya berubah menjadi pengalihan sumber pembiayaan. Dengan kata lain, panggung tetap berdiri, acara tetap berlangsung spektakuler, hanya sumber dananya yang berpindah kepada pihak ketiga.
Padahal, perpindahan sumber pembiayaan tidak membuat legitimasi politik ikut berpindah kepada para sponsor. Publik tidak melihat siapa saja yang membiayai kegiatan tersebut. Yang tampil di atas panggung tetap pemerintah, dan narasi keberhasilan yang disampaikan kepala daerah tetap melekat sebagai citra pemerintah, terlepas dari siapa yang membayar.
Akhirnya, efisiensi anggaran negara mungkin berhasil dilakukan secara administratif, tetapi semangat yang dikandungnya—kesederhanaan dan ketepatan penggunaan anggaran di tengah kondisi fiskal yang ketat—justru tampak memudar sebelum benar-benar dipraktikkan.
Di sela-sela perayaan, panggung juga menyajikan berbagai angka statistik mengenai pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan angka kemiskinan. Jika data tersebut memang bersumber dari BPS, tentu validitasnya memiliki dasar. Namun, penyajiannya dalam suasana perayaan yang meriah membuat publik sulit melakukan verifikasi secara kritis. Drone dan hiburan tentu jauh lebih menarik perhatian dibandingkan menguji keabsahan data yang dipaparkan.
Akibatnya, klaim keberhasilan pembangunan lebih mudah diterima, sementara budaya kritis perlahan menyusut.
AWK dan Redupnya Wacana Efisiensi
Fenomena meredupnya wacana efisiensi ini dapat dibaca melalui perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough yang membagi analisis ke dalam tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Fenomena HUT Banggai juga menarik karena mengisi ruang kajian AWK yang selama ini lebih banyak berfokus pada media massa nasional dibandingkan komunikasi pemerintahan daerah (Anjayani & Hudiyono, 2023; Pribadi et al., 2024).
Pada level teks, kata “efisiensi” nyaris tidak muncul dalam pemberitaan mengenai HUT Banggai. Sebagai gantinya, muncul istilah seperti “sinergi”, “sponsorship”, “kolaborasi”, dan “bergerak maju”. Pergeseran diksi ini bukan sekadar kebetulan linguistik, melainkan pola yang dalam berbagai riset komunikasi politik sering digunakan untuk menonjolkan narasi keberhasilan dan citra kedekatan pemerintah, sembari meredupkan kerangka yang berpotensi mengundang kritik (Azmi et al., 2022; Prana Wukir et al., 2023).
Pada level praktik wacana dan praktik sosial, hampir seluruh liputan mengenai HUT Banggai mengutip rilis resmi pemerintah daerah, mulai dari pidato gubernur hingga sambutan bupati. Narasi yang muncul nyaris identik di berbagai media tanpa menghadirkan suara pembanding dari DPRD, akademisi, maupun masyarakat.
Kondisi ini membuat wacana efisiensi kehilangan ruang untuk dikritisi. Bukan karena kritik dilarang, melainkan karena tidak ada yang memulai dan tidak ada media yang membangun sudut pandang alternatif. Dalam perspektif AWK, relasi kuasa semacam ini membuat media bergantung pada akses dan hubungan baik dengan narasumber resmi.
Dominasi wacana tersebut kemudian dinaturalisasi sehingga seremoni yang megah tampil sebagai sesuatu yang sepenuhnya wajar, tanpa lagi memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi semangat efisiensi.
Bukan Soal Menentang Perayaan, tetapi Soal Konsistensi Narasi
Tidak ada yang salah dengan merayakan hari jadi daerah. Masyarakat Banggai berhak memperoleh hiburan, mempererat silaturahmi, dan merasakan kebanggaan terhadap daerahnya. Semua itu merupakan hal yang sah, baik kegiatan tersebut didanai sponsor maupun tidak.
Yang patut dipertanyakan adalah bagaimana wacana efisiensi dijalankan secara konsisten dalam praktik, bukan sekadar menjadi slogan dalam forum-forum resmi. Ketika sebuah perayaan berlangsung seolah-olah efisiensi tak pernah menjadi agenda penting pemerintah, publik tentu berhak mengajukan pertanyaan.
Bisa jadi seluruh kegiatan ini memang murni dibiayai oleh sponsor. Bisa pula capaian-capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah benar-benar riil dan terverifikasi. Namun, tugas publik bukan menerima setiap klaim begitu saja, melainkan terus mempertanyakan: siapa sponsornya, apa kepentingannya, dan apakah semangat efisiensi yang selama ini diserukan benar-benar hidup dalam praktik, atau justru perlahan meredup di balik kerlip drone dan gegap gempita panggung.
Wacana efisiensi tidak selalu mati karena dilanggar secara terang-terangan. Ia lebih sering meredup karena perlahan dialihkan ke ruang yang tak lagi terlihat oleh publik. (*)
