Sorotan ini tidak berdiri sendiri. Jika ditarik ke belakang, proyek SPAM di Desa Hunduhon merupakan rangkaian pekerjaan dalam dua tahun anggaran berturut-turut, yakni 2024 dan 2025.
Pada tahun 2024, pemerintah daerah melalui PUPR menggelontorkan anggaran besar dalam paket peningkatan jaringan air minum untuk Desa Uwedikan dan Hunduhon, dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Khusus untuk Hunduhon, pekerjaan mencakup pemasangan jaringan pipa sepanjang ratusan meter.
Namun, pada tahun 2025 kembali muncul proyek lanjutan khusus untuk Desa Hunduhon melalui paket “peningkatan jaringan pipa air minum (tender ulang)” dengan nilai hampir Rp500 juta. Volume pekerjaan bahkan lebih panjang, mencapai hampir dua kilometer jaringan pipa.
Fakta adanya dua proyek beruntun ini justru memperkuat pertanyaan publik: mengapa setelah anggaran miliaran rupiah digelontorkan, distribusi air masih belum normal?
Di lapangan, warga juga menyoroti pola pekerjaan yang dinilai tidak menyeluruh. Pipa baru disebut hanya dipasang di sebagian jalur, lalu disambungkan dengan jaringan lama yang seharusnya sudah diganti.
Akibatnya, distribusi air tidak optimal dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Bahkan, hingga kini masih ada warga yang belum sepenuhnya menikmati layanan air bersih.
