![Iklan Banggai Post](https://banggaipost.com/wp-content/uploads/2026/08/iklam-sals_merdeka-81.jpeg")
Begitu pula pada sektor lainnya. Belanja pertanian harus dapat dikaitkan dengan produktivitas dan pendapatan petani. Belanja perikanan dengan produksi, akses pasar dan kesejahteraan nelayan. Belanja UMKM dengan omzet, produktivitas dan perluasan pasar. Sementara belanja kesehatan dan pendidikan harus dapat ditunjukkan pengaruhnya terhadap kualitas serta akses layanan.
Inilah bentuk komunikasi publik berbasis kinerja. Dengan cara tersebut, pemerintah tidak sekadar membantah sebuah narasi, tetapi sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bagaimana APBD bekerja.
Evaluasi APBD Jangan Berhenti pada Serapan
Karena itu, evaluasi APBD Banggai ke depan perlu memperluas ukuran keberhasilannya. Selama ini masyarakat sering disuguhi tiga informasi utama: **pagu – realisasi – persentase serapan. **Informasi tersebut tetap diperlukan, tetapi belum cukup. Publik juga perlu memperoleh gambaran mengenai: pagu – output – outcome – penerima manfaat – perubahan – dampak ekonomi.
Dengan pendekatan itu, hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi menjadi lebih jelas.
Program yang terbukti menghasilkan manfaat dapat diperkuat. Program yang tidak memberikan outcome perlu diperbaiki atau dievaluasi. Sementara kegiatan yang tidak lagi relevan dengan prioritas pembangunan semestinya tidak terus dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan dalam penganggaran. Di sinilah akuntabilitas anggaran benar-benar diuji.
