BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Anggota DPRD Kabupaten Banggai Ibrahim Darise menilai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tak adil dalam upaya menggenjot pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah ini.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada BanggaiPost, Selasa (25/7).
Menurut Ibrahim Darise, ada sejumlah alasan tudingan itu dialamatkan ke Dinas terkait. Salah satunya, tidak meratanya sebaran program pembangunan disejumlah sekolah, yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian serius dari OPD terkait.
Sementara anggaran yang dialokasikan pada Dinas tersebut sangatlah besar. Ditahun 2023 sambung dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK sebesar Rp.46 Miliar, dan bersumber dari DAU senilai Rp. 100 miliar.
“Dana yang dialokasikan sangat besar, namun belum menyentuh pembangunan sekolah baik TK, SD dan SMP yang harus diprioritaskan,”ucapnya.
Di Desa Tuntung misalnya. Salah satu Sekolah Dasar di wilayah itu rusak berat ditimpa bencana tahun 2021 silam. Namun hingga saat ini tak kunjung di perbaiki.
“Ini temuan kami dilapangan saat reses. Kebetulan kami adalah anggota DPRD asal Dapil 2. Kondisi sekolah dikeluhkan terkena bencana, tapi belum dianggarkan untuk direnovasi,”kesalnya.
Sekolah tersebut sambung Ibrahim Darise, digunakan pelajar yang berasal dari dua desa, yakni Desa Tuntung dan Desa Nanga Nangon Kecamatan Bunta.
Tidak hanya di Desa Tuntung Kecamatan Bunta. Di sejumlah Desa di Kecamatan Bualemo pun demikian. Masih sangat banyak kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. Butuh perhatian serius dari Dinas terkait.
” Masih banyak sekolah di Bualemo yang kami temukan, kondisi Ruang Kelasnya memprihatinkan untuk segera di renovasi,”bebernya.
Disisi lain ia menilai, ada beberapa sekolah yang hampir setiap tahunnya mendapatkan program pembangunan RKB serta program lainnya.
” Ini sangatlah tidak adil. Mengapa ini saya sampaikan, karena kami memiliki tanggungjawab sebagai perwakilan rakyat yang berasal dari Dapil 2. Terlepas dari itu saya adalah sekretaris Komisi I di DPRD mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai,” tandasnya.
Aleg empat periode ini, kembali menegaskan bahwa, pernyataan tersebut dilontarkan semata mendukung visi misi Bupati Banggai terkait pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah ini.
” Ini bentuk keprihatinan saya. Bupati Banggai telah berupaya semaksimal mungkin untuk menambah anggaran. Berjuang hingga di tingkat pusat. Namun faktanya Dinas terkait tidak maksimal menjalankan Visi Misi Bupati,”pungkasnya. (NS)
