“Pola yang sama mulai terlihat. Bukan pengulangan persis 1998, tetapi arah kecenderungannya harus dibaca dengan serius,”
BANGGAIPOST, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, mengingatkan bahwa Indonesia memang belum berada di tepi jurang krisis seperti 1997–1998, namun tanda-tanda yang mengarah ke sana mulai terlihat dan tidak boleh diabaikan.
Peringatan itu disampaikan Prof. Ikhsan dalam diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri pada 22 Mei 2026.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras,” ujar Ikhsan dalam forum tersebut seperti dikutip dari channel YouTube Hersubeno Point.
Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini memang tidak identik dengan situasi menjelang krisis moneter 1997–1998. Namun, ia melihat adanya pola-pola yang mirip dan perlu diwaspadai sejak dini.
Prof. Ikhsan menyoroti beberapa gejala yang dinilai menyerupai fase pra-krisis, antara lain melemahnya kredibilitas fiskal, retorika yang mulai menggantikan reformasi struktural, hingga meningkatnya toleransi terhadap pelanggaran aturan dan pelemahan institusi independen.
Ia juga mengingatkan soal ekspansi fiskal yang tidak sepenuhnya diimbangi disiplin pendapatan negara.
“Pola yang sama mulai terlihat. Bukan pengulangan persis 1998, tetapi arah kecenderungannya harus dibaca dengan serius,” katanya.
Meski demikian, Ikhsan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih kuat dibanding era krisis dua dekade lalu. Cadangan devisa dinilai relatif aman, sektor perbankan lebih kokoh pasca-reformasi, dan sistem nilai tukar mengambang dinilai mampu menyerap guncangan eksternal dengan lebih baik.
Karena itu, menurutnya, ancaman terbesar saat ini bukan semata krisis ekonomi, melainkan hilangnya kredibilitas pemerintah di mata publik dan pasar.
“Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk kembali fokus pada penguatan kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, reformasi struktural yang nyata, serta penegakan aturan hukum secara konsisten.
Pernyataan Prof. Ikhsan tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah meningkatnya diskusi publik mengenai arah ekonomi nasional, termasuk setelah sejumlah media internasional menyoroti kondisi fiskal dan tata kelola Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.(Rdk)
