BANGGAIPOST.COM, LUWUK – Kebijakan moratorium sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak sepenuhnya menjadi kabar buruk bagi daerah-daerah yang belum terjangkau secara optimal, termasuk Kabupaten Banggai Laut (Balut).
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa penghentian sementara pembangunan dapur baru merupakan bagian dari penyesuaian anggaran nasional sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Menurut Nanik, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola, serta membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi sebelum melakukan ekspansi lebih luas.
“Yang kami utamakan sekarang adalah kualitas layanan dan efektivitas program. Perluasan tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kesiapan daerah, terutama ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujar Nanik dalam konferensi pers baru-baru ini.
Kebijakan tersebut muncul di tengah efisiensi anggaran nasional yang membuat sejumlah rencana pembangunan dapur baru ditunda sambil menunggu hasil evaluasi. Namun bagi daerah 3T seperti Banggai Laut, moratorium justru dapat menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri agar masuk dalam gelombang ekspansi berikutnya dengan standar yang lebih baik.
Peluang Banggai Laut
Sebagai kabupaten kepulauan dengan tantangan distribusi pangan dan akses layanan yang terbatas, Banggai Laut memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap program peningkatan gizi masyarakat. Program MBG memang telah berjalan di beberapa titik, tetapi cakupan penerima manfaat masih dinilai belum optimal dibanding kebutuhan riil di lapangan.
Wilayah ini juga masih menghadapi tantangan penurunan stunting serta peningkatan layanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah.
Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil membuat biaya distribusi bahan pangan dan operasional program relatif lebih tinggi dibanding daerah daratan. Karena itu, masa moratorium dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan infrastruktur, memetakan lokasi strategis pembangunan dapur, termasuk kemungkinan pengembangan dapur satelit, serta memastikan rantai pasok bahan pangan lokal berjalan berkelanjutan.
Selain itu, peluang keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai semakin terbuka. Sebelumnya, sempat muncul keluhan dari sejumlah pihak terkait pengelolaan titik dapur yang lebih banyak diberikan kepada investor dari luar daerah. Dengan adanya evaluasi nasional, pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam program tersebut.
Banggai Laut juga dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan MBG di daerah lain.
Di Banggai Kepulauan (Bangkep), misalnya, program MBG telah menjangkau lebih dari 22 ribu penerima manfaat melalui sekitar 12 dapur operasional. Namun pelaksanaannya sempat diwarnai kasus keracunan massal yang terjadi pada September 2025 dan kembali muncul pada Maret 2026.
Insiden tersebut mendorong evaluasi ketat terhadap standar sanitasi, prosedur operasional, pelatihan penjamah makanan, hingga sertifikasi Standar Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Pengawasan lintas sektor yang melibatkan BGN, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan satgas pengawas juga diperketat.
Sementara itu, di Kabupaten Banggai, program MBG relatif lebih mapan. Sejumlah dapur, termasuk di wilayah Toili, telah melayani ribuan siswa dan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, serta pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Meski beberapa dapur sempat dihentikan sementara untuk penyesuaian standar operasional, pelaksanaan program di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ganda, baik dari sisi gizi maupun ekonomi lokal.
Pengalaman Bangkep dan Banggai menjadi referensi penting bagi Banggai Laut untuk menyiapkan sistem yang lebih matang sebelum perluasan program kembali dibuka.
Menunggu Ekspansi Berikutnya
BGN menegaskan bahwa kebijakan saat ini diarahkan pada pembenahan dapur yang sudah ada, penajaman sasaran penerima manfaat, serta persiapan ekspansi yang lebih terukur.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan masa evaluasi ini untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan satgas terkait, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.
Dengan statusnya sebagai daerah 3T dan masih besarnya kebutuhan layanan gizi masyarakat, Banggai Laut dinilai memiliki peluang untuk masuk dalam prioritas pengembangan program MBG ketika moratorium pembangunan dapur baru dicabut.(Rdk)
