Oleh: Herdiyanto Yusuf
Wartawan dan Pemerhati Politik, Tinggal di Luwuk
Di Indonesia, petahana yang berhasil “men-deliver” bantuan langsung (beasiswa, kesehatan gratis, BLT dll.) cenderung punya keunggulan elektoral karena menciptakan ikatan emosional/transaksional dengan pemilih
Sekali lagi, ini masih terlalu pagi. Pilgub (mungkin) baru akan digelar tiga atau empat tahun mendatang. Membicarakannya sekarang, apalagi di tengah rupiah yang terus limbung, rasa-rasanya seperti membayangkan makan enak tapi lagi kebelet ingin ke toilet.
Tapi politik tidak pernah benar-benar tidur. Dalam dunia politik, lima tahun bagi yang tengah berkuasa relatif sangat pendek. Mesin kekuasaan bekerja setiap hari, bahkan sejak sehari setelah pelantikan.
Dan hari ini, harus diakui, Anwar Hafid sedang menikmati satu keuntungan paling mahal dalam politik elektoral. Dia incumbent (petahana) dengan sejumlah program yang sulit untuk mengatakan tidak terasa manfaatnya oleh sebagian masyarakat.
Di Sulawesi Tengah, sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa petahana yang berhasil membuat rakyat “merasakan manfaat” akan sangat sulit ditumbangkan. Bukan karena baliho lebih banyak. Bukan karena pidato lebih keras. Tetapi karena masyarakat merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka, sekecil apa pun itu.
Anwar (yang berhasil menang dua periode di Morowali) tampaknya memahami betul rumus tersebut.
Baru sekitar setahun memimpin, ia sudah menanam dua program yang secara politik punya efek elektoral sangat panjang: Berani Cerdas dan Berani Sehat. Dua program ini berubah dari sekadar slogan kampanye di panggung politik menjadi program yang nyata dan terasa di tengah masyarakat.
Mahasiswa mulai merasa kuliah bukan lagi sesuatu yang terlalu jauh dijangkau. Orang tua (termasuk saya dengan dua anak yang tengah kuliah) mulai punya harapan karena biaya UKT sedikit lebih ringan. Di desa-desa, masyarakat kecil mulai merasakan akses kesehatan yang lebih mudah. Ambulans hadir bukan hanya di kota, tetapi juga menjangkau daerah yang selama ini merasa jauh dari perhatian pemerintah. Tanpa ribet, biaya ditanggung pemerintah.
Dalam politik modern, program seperti ini jauh lebih berbahaya dibanding seribu baliho di jalan raya. Di Indonesia, petahana yang berhasil “men-deliver” bantuan langsung (beasiswa, kesehatan gratis, BLT dll.) cenderung punya keunggulan elektoral karena menciptakan ikatan emosional/transaksional dengan pemilih. Banyak studi pilkada menunjukkan incumbent win-rate tinggi jika approval tinggi dan program terasa.
Ini rumus sosial politik yang rasa-rasanya sulit dibantah. Pemilih tidak selalu mengingat siapa paling sering muncul di media sosial. Tapi mereka sangat ingat siapa yang membantu anaknya kuliah. Mereka ingat siapa yang mempermudah pengobatan keluarganya dll. Karena itu, siapapun penantang pada Pilgub 2029 atau 2030 nanti harus siap menghadapi pertarungan yang berat–jika tidak ingin disebut “berdarah-darah” untuk menumbangkan petahana.
Namun…, politik lokal tidak sesimpel itu. Meski program “Berani” menunjukkan progres dan mulai dirasakan sebagian kelompok masyarakat, jangkaunnya masih terbatas dibandingkan total populasi Sulteng yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa.
Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada konsistensi pendanaan, tata kelola, dan keberlanjutan program di tengah berbagai tantangan daerah seperti kemiskinan, dampak pertambangan. Pun di tengah tekanan fiskal daerah yang kian kuat menyusul program efisiensi nasional.
Petahana memang memiliki keunggulan kompetitif bawaan (incumbency advantage) yang kuat, tapi sejarah juga menunjukkan bahwa incumbent bisa tergeser jika muncul isu korupsi, penurunan kinerja ekonomi, atau penantang mampu menawarkan narasi dan program yang lebih segar serta menyentuh kelompok yang belum merasakan manfaat secara maksimal. Anwar juga sudah membuktikan itu saat mengalahkan Rusdi Mastura (incumbent).
Para calon penantang, termasuk Hadianto–Pasha (jika benar-benar maju) punya tantangan sekaligus peluang. Mereka harus mampu membangun narasi tandingan yang lebih konkret: apa pembeda utama mereka dibanding pemerintahan sekarang? Program apa yang bisa lebih langsung menyentuh masyarakat yang belum terjangkau? Bagaimana merebut hati pemilih muda yang sudah menikmati Berani Cerdas sekaligus menarik simpati masyarakat desa yang merasakan Berani Sehat?
Tanpa jawaban yang kuat atas pertanyaan-pertanyaan itu, pertarungan nanti berisiko menjadi kontestasi antara popularitas melawan kepuasan publik parsial. Dan dalam banyak kasus politik lokal, kepuasan publik (meski belum merata) biasanya lebih sulit dikalahkan.
Meski begitu, politik tetaplah politik. Selalu ada ruang kejutan. Bagi para penantang, tiga-empat tahun adalah waktu yang panjang. Di inetrval waktu ini, ekonomi masih bisa berubah. Konflik elite bisa pecah. Dan yang biasanya paling sulit diterka, isu korupsi atau penurunan kualitas pelayanan bisa muncul kapan saja. Sudah sering, pemimpin dengan elektoral yang kuat tiba-tiba saja ditangkap KPK. Bisa jadi, karena memang takdir selalu tak pernah bisa diterka.(*)
