Dalam Dua Tahun Terakhir, PUPR Telah Menggelontorkan anggaran lebih dari Rp4 miliar untuk proyek SPAM di Luwuk Timur. Namun, krisis air belum benar-benar teratasi
BANGGAIPOST, LUKTIM – Klaim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait selesainya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Luwuk Timur masih meninggalkan tanda tanya.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Kabid AMAL (Air Minum dan Air Limbah), Cristopel Satolom, dalam forum mediasi di Kantor Camat Luwuk Timur, Selasa (5/5/2026)
Ia menegaskan proyek telah rampung dan kini masuk tahap pemeliharaan. Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan warga yang menilai kondisi di lapangan jauh dari kata selesai.
“Kalau memang sudah selesai, harusnya air sudah lancar. Ini kenyataannya masih sama saja,” keluh warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan aliran air di sejumlah titik masih tidak normal. Debit kecil, tidak stabil, dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.
Seorang pegawai di instansi setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kondisi itu sudah berlangsung lama.
“Dari dulu sampai sekarang memang begitu, airnya kecil. Walaupun sudah ada proyek, tapi belum ada perubahan berarti,” ujarnya.
Sorotan ini tidak berdiri sendiri. Jika ditarik ke belakang, proyek SPAM di Desa Hunduhon merupakan rangkaian pekerjaan dalam dua tahun anggaran berturut-turut, yakni 2024 dan 2025.
Pada tahun 2024, pemerintah daerah melalui PUPR menggelontorkan anggaran besar dalam paket peningkatan jaringan air minum untuk Desa Uwedikan dan Hunduhon, dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Khusus untuk Hunduhon, pekerjaan mencakup pemasangan jaringan pipa sepanjang ratusan meter.
Namun, pada tahun 2025 kembali muncul proyek lanjutan khusus untuk Desa Hunduhon melalui paket “peningkatan jaringan pipa air minum (tender ulang)” dengan nilai hampir Rp500 juta. Volume pekerjaan bahkan lebih panjang, mencapai hampir dua kilometer jaringan pipa.
Fakta adanya dua proyek beruntun ini justru memperkuat pertanyaan publik: mengapa setelah anggaran miliaran rupiah digelontorkan, distribusi air masih belum normal?
Di lapangan, warga juga menyoroti pola pekerjaan yang dinilai tidak menyeluruh. Pipa baru disebut hanya dipasang di sebagian jalur, lalu disambungkan dengan jaringan lama yang seharusnya sudah diganti.
Akibatnya, distribusi air tidak optimal dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Bahkan, hingga kini masih ada warga yang belum sepenuhnya menikmati layanan air bersih.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Ketimpangan antara klaim “selesai” dan realitas di lapangan menjadi sorotan utama.
Warga berharap pemerintah daerah, khususnya PUPR, tidak berhenti pada klaim administratif, tetapi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proyek sejak 2024 hingga 2025.
Bagi masyarakat, air bersih bukan sekadar proyek—melainkan kebutuhan dasar yang harus benar-benar dirasakan, bukan sekadar dilaporkan selesai.(SR)
