BANGGAIPOST, Banggai Kepulauan — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, Samiun L Agi, menilai rencana tambang batu gamping di Banggai Kepulauan perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diambil keputusan.
Menurut politisi Fraksi Demokrat itu, pemerintah harus terlebih dahulu melihat secara objektif alasan penolakan masyarakat di lapangan.
“Harus benar-benar dikaji dulu. Lihat apa alasan masyarakat menolak. Kalau memang rasional, pemerintah harus berani menolak izin tambang di sana. Tapi kalau ada maslahat, silakan saja,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (25/4/2026).
Ia menegaskan, dirinya tidak berada pada posisi menerima ataupun menolak, melainkan mendorong agar keputusan didasarkan pada kajian para ahli.
“Saya tidak dalam posisi menerima atau menolak. Kita serahkan pada ahlinya untuk menilai,” katanya.
Samiun juga menyoroti kondisi Banggai Kepulauan yang dinilai memiliki persoalan kompleks, salah satunya terkait ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, aspek ini harus menjadi perhatian utama dalam setiap rencana investasi, termasuk tambang.
“Bangkep itu urusannya pelik, apalagi kalau dihubungkan dengan kesulitan masyarakat soal air bersih. Kalau tambang itu merusak ekosistem air, ya jangan dipaksakan. Kasihan nanti masyarakat,” tegasnya.
Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa daerah tersebut juga memiliki keterbatasan fiskal dan membutuhkan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan.
“Tapi Bangkep juga daerah yang fiskalnya minim, butuh tambahan pendapatan daerah untuk kemandirian fiskal,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, Samiun menyebut persoalan tambang gamping berada pada posisi dilematis.
“Ya simalakama. Kita lihat saja mana yang maslahatnya lebih besar,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sulteng dari dapil Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut lainnya, Ronald Gulla, mengaku belum mengetahui secara pasti rencana pelaksanaan RDP terkait polemik tambang gamping tersebut.
“Saya kurang tahu kalau ada rencana RDP, nanti ditanya ke Komisi III, mungkin mereka sudah jadwalkan, itu ranah mereka,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
(/Alin)*
