BANGGAIPOST.COM, LUWUK – Wacana munculnya poros tengah dalam kontestasi Pilkada Banggai 2030 dinilai tidak cukup hanya menjadi alternatif politik di antara kutub-kutub kekuatan yang sudah ada. Poros tersebut harus mampu menawarkan model kepemimpinan baru yang lebih relevan dengan tantangan pembangunan daerah dan perubahan karakter pemilih di masa depan.
Pandangan itu disampaikan Analis Kebijakan Nadjamuddin Mointang dalam sebuah tulisan yang mengulas arah politik dan kebutuhan kepemimpinan Kabupaten Banggai menuju tahun 2030.
Menurutnya, diskursus politik lokal selama ini masih didominasi oleh ukuran-ukuran konvensional seperti popularitas, kekuatan jaringan politik, serta kemampuan finansial kandidat. Padahal, komposisi pemilih pada Pilkada 2030 diperkirakan akan semakin banyak diisi oleh Generasi Z dan Generasi Alfa yang tumbuh di era digital.
Generasi tersebut, kata dia, memiliki kecenderungan berbeda dalam menentukan pilihan politik. Mereka tidak hanya melihat seberapa populer seorang figur, tetapi juga memperhatikan gagasan, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan menjelaskan solusi atas persoalan publik.
“Popularitas tidak otomatis dianggap sebagai kompetensi. Pemilih muda cenderung lebih kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi,” tulis Nadjamuddin.
Ia menilai Kabupaten Banggai memiliki berbagai potensi besar, mulai dari sektor gas alam, perikanan, perkebunan, kawasan pesisir, industri hilir, hingga pariwisata. Namun berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
Di sisi lain, tantangan seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan daya saing sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah, hingga modernisasi tata kelola pemerintahan masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, menurut Nadjamuddin, jika poros tengah benar-benar muncul dalam Pilkada Banggai 2030, maka keberadaannya harus membawa pembeda yang nyata.
“Poros tengah harus menawarkan kualitas kepemimpinan yang berbeda, bukan sekadar menjadi kendaraan politik alternatif,” ujarnya.
Ia menyebut kepemimpinan yang dibutuhkan Banggai ke depan adalah figur yang mampu menjelaskan arah pembangunan secara sederhana kepada masyarakat, terbuka terhadap kritik, memahami teknologi informasi, mampu berkomunikasi dengan generasi muda, serta menguasai tata kelola pemerintahan modern.
Selain itu, kemampuan membangun kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Nadjamuddin juga menyoroti pentingnya menghadirkan pemimpin yang tidak terlalu terbebani oleh utang politik masa lalu. Menurutnya, pemerintahan yang terlalu banyak dibebani kompromi politik berisiko kehilangan fokus dalam menyelesaikan persoalan publik.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pertanyaan utama menjelang Pilkada Banggai 2030 bukanlah siapa yang akan bertarung, melainkan siapa yang paling siap mengubah kekayaan dan potensi daerah menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
“Yang paling penting bukan siapa yang paling populer atau paling kuat secara politik, tetapi siapa yang paling siap membawa Banggai keluar dari paradoks sebagai daerah kaya yang belum sepenuhnya sejahtera,” pungkasnya.(Alin)
