![](https://banggaipost.com/wp-content/uploads/2026/03/danramil.jpeg")
BANGGAI POST, LUWUK — Anggaran jumbo tak otomatis berbuah kinerja positif. Kabupaten Banggai justru menghadapi ironi: saat APBD menembus Rp3,1 triliun pada 2025 dan Rp2,72 triliun pada 2026, pertumbuhan ekonomi terhempas di angka 3,78 persen. Posisi ini menempatkan Banggai di peringkat ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah—nyaris di dasar.
Kontras terlihat di level provinsi. Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan 8,47 persen pada 2025, salah satu yang tertinggi secara nasional, ditopang industri pengolahan berbasis nikel. Kabupaten Morowali Utara bahkan melesat hingga 23,94 persen (triwulan II 2025), didorong investasi besar, smelter, dan hilirisasi.
Kesenjangan ini menegaskan satu hal: persoalan Banggai bukan pada besaran anggaran, melainkan arah dan kualitas penggunaannya.
Analis kebijakan Nadjamuddin Mointang menyebut kapasitas fiskal Banggai sebenarnya kuat, namun belum terhubung dengan dampak nyata pada ekonomi. “Belanja daerah belum mendorong pertumbuhan secara signifikan. Ini soal desain kebijakan, bukan sekadar jumlah anggaran,” ujarnya.
Potensi Besar, Tanpa Mesin Penggerak
Struktur ekonomi Banggai tergolong lengkap—migas, perikanan, pertanian, perdagangan, hingga jasa. Namun, ketiadaan sektor unggulan yang didorong serius membuat pertumbuhan berjalan tanpa akselerasi.
Potensi seperti Donggi-Senoro LNG, perikanan laut, dan agroindustri masih berhenti pada tahap produksi primer. Hilirisasi yang seharusnya menciptakan nilai tambah belum berjalan optimal.
Problem Klasik yang Berulang
Sejumlah masalah struktural terus membayangi:
Belanja tidak produktif masih dominan, dengan porsi besar untuk pegawai dan administrasi.
Fokus sektor unggulan kabur, tanpa roadmap hilirisasi yang jelas.
Perencanaan belum berbasis outcome; SIPD dan SAKIP belum dikaitkan langsung dengan PDRB, investasi, dan tenaga kerja.
Minim investasi swasta, membuat ekonomi terlalu bergantung pada APBD.
Dalam kondisi ini, APBD berisiko menjadi “anggaran rutin”, bukan alat penggerak ekonomi.
Rekomendasi: Ubah Arah, Bukan Sekadar Angka
Dorongan reformasi mengarah pada perubahan mendasar:
Alokasi 30–40% belanja ke sektor produktif: infrastruktur ekonomi, hilirisasi, dan UMKM berbasis rantai nilai.
Penetapan sektor unggulan tegas: migas & energi, perikanan (hilirisasi), agroindustri, dan pariwisata bahari.
Integrasi SIPD–SAKIP berbasis dampak ekonomi, bukan sekadar serapan anggaran.
Akselerasi investasi melalui kemudahan perizinan dan insentif daerah.
Penerapan money follows priority dan evaluasi program berbasis data.
Jika dijalankan konsisten, pertumbuhan Banggai berpeluang naik ke kisaran 5–7 persen dalam jangka menengah.
Di Titik Penentuan
Situasi ini menjadi peringatan serius. Dengan sumber daya dan anggaran besar, stagnasi bukan lagi soal keterbatasan, melainkan pilihan kebijakan.
“Banggai kini berada di persimpangan: tetap berjalan di pola lama dengan hasil minim, atau melakukan lompatan kebijakan untuk mengejar ketertinggalan. Waktu tidak banyak. Tanpa perubahan arah, angka triliunan hanya akan menjadi statistik—bukan kesejahteraan,” tutup Nadia. (*/Alin)
