Komposisi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Banggai membiayai pembangunan secara mandiri masih relatif terbatas. Sebagian besar aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Transfer Daerah (SIMTRADA) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Banggai memiliki indeks kapasitas fiskal sebesar 0,5588 atau berada pada kategori sedang.
Dokumen analisis fiskal yang menjadi dasar penyusunan APBD menegaskan bahwa peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Cermin Kemandirian Fiskal yang Masih Rendah
Analis Kebijakan, Nadjamuddin Mointang, menilai tingginya ketergantungan Banggai terhadap transfer pusat bukan sekadar persoalan angka dalam struktur pendapatan, melainkan mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah.
Menurutnya, daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat akan memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam menentukan prioritas pembangunan karena sebagian besar sumber pembiayaannya dipengaruhi kebijakan fiskal nasional.
“Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, perubahan formula transfer, atau penyesuaian kebijakan fiskal nasional, dampaknya langsung dirasakan daerah. Kemampuan membiayai program prioritas, pembangunan infrastruktur, maupun pelayanan publik ikut terpengaruh,” ujarnya.
