Ia menambahkan, tantangan fiskal Banggai saat ini bukan sekadar menaikkan kontribusi PAD dari 12,59 persen menjadi lebih tinggi, tetapi membangun struktur ekonomi daerah yang lebih mandiri dan tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat.
Jika kondisi ketergantungan tersebut tidak secara bertahap dikurangi, APBD Banggai yang besar akan tetap bergantung pada “nafas fiskal” dari Jakarta, sementara ruang inovasi pembangunan daerah akan semakin terbatas.(*)
