Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Berbagai aset pemerintah berupa tanah, bangunan, kawasan perdagangan maupun fasilitas publik tertentu dapat dikelola lebih produktif melalui skema kerja sama yang transparan dan akuntabel.
Keempat, memperkuat iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang sangat bergantung pada masuknya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru.
Kelima, menghubungkan peningkatan PAD dengan capaian pembangunan. Menurutnya, keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah, tetapi sejauh mana pendapatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
APBD Besar Harus Berdampak Nyata
Dalam perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nadjamuddin menilai tantangan utama Banggai bukan hanya bagaimana memperoleh pendapatan yang lebih besar, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang diterima mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBD ke depan seharusnya tidak lagi berhenti pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau besarnya nilai anggaran yang dikelola.
“Yang lebih penting adalah apakah belanja daerah mampu memperbaiki layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan air bersih, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
