Pengalamannya memimpin daerah yang menjadi pusat industri pertambangan itu disebut turut membentuk pendekatan pembangunan yang mengedepankan kolaborasi dengan sektor swasta.
Menurutnya, besarnya kebutuhan infrastruktur tidak selalu harus dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah keterbatasan fiskal, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Meski demikian, pelaksanaan program CSR tersebut tetap diharapkan berlangsung secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Jika berjalan sesuai rencana, model kemitraan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan berskala besar.
Kehadiran industri ekstraktif tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan penerimaan daerah, tetapi juga sejauh mana keberadaannya mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses infrastruktur yang layak.(Alin/RBP)
