Runia juga mendesak adanya transparansi dana Rp150 juta dan sejumlah dana lain yang dikabarkan masuk ke rekening kelompok namun tidak pernah diketahui penggunaannya oleh para anggota. Dia menyebut ada juga dana sebesar Rp 30 juta (dana pematang) yang tidak jelas jutrungannya. Dana itu kata dia tidak masuk rekening alias diberikan tunai kepada ketua kelompok. Mirisnya, kelompok tak pernah dilibatkan dalam proses keuangan dan distribusi, bahkan ada indikasi pemalsuan tanda tangan dan pergantian nama anggota kelompok dalam proposal bantuan.
“Ini semua mengatasnamakan kelompok, tapi kami tidak tahu apa-apa. Seolah-olah kami hanya dicatut,” ungkapnya.
Para anggota kelompok berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi ajang saling serang antarwarga, melainkan ditangani secara objektif dan terbuka oleh aparat penegak hukum. “Kami minta pihak Kejaksaan turun langsung ke lapangan mengecek kebenarannya. Kami siap mendampingi dan menunjukkan fakta-faktanya,” ujar mereka.
Sejatinya, kasus ini sempat dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Banggai pada 2021, namun laporan itu belum berkembang dan kini hanya dijadikan referensi penguat atas keresahan baru yang mencuat dari para anggota kelompok di tahun 2025 ini.
