Oleh: Parlin Yusuf
Di tengah arus politik elektoral yang seringkali transaksional dan penuh kepentingan, hadirnya tokoh seperti Hj. Sulianti Murad, SH., MM., adalah sebuah oase. Meskipun tidak terpilih dalam Pilkada Banggai 2025 silam, ia tetap konsisten membantu masyarakat dengan cara-cara nyata dan konkret — seperti yang baru-baru ini terjadi di Desa Tombiobong, Kecamatan Batui Selatan.
Sulianti turun langsung ke lokasi sungai yang kerap meluap dan menyebabkan banjir, membuat anak-anak tak bisa bersekolah. Bersama tokoh setempat yang dikenal sebagai “Om Pesawat”, ia tidak sekadar datang meninjau. Ia juga menurunkan alat berat milik PT. KLS untuk mempercepat proses normalisasi sungai. Tanpa jabatan, tanpa kekuasaan, tapi tetap hadir.
Fenomena ini bisa dibaca melalui lensa politik etis — sebuah pemikiran yang menempatkan pengabdian kepada rakyat sebagai tanggung jawab moral, bukan hanya strategi elektoral. Dalam teori civic virtue atau kebajikan warga negara, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan dalam tradisi republikanisme modern, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang memandang kekuasaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk melayani kepentingan publik. Ketika kekuasaan itu sudah tidak lagi digenggam, kebajikan sejati seorang pemimpin diuji — apakah ia tetap peduli, atau pergi.
