BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Problem Politik uang menjadi perbincangan publik, pasca dirilisnya Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik oleh Bawaslu RI, pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu.
“Berdasarkan rilis resmi Bawaslu RI tersebut, Kabupaten Banggai ditempatkan di urutan kedua nasional dibawah kabupaten Papua Pegunungan,” ungkap Ketua Cabang GMNI Banggai Rifat Hakim, Senin (28/8).
Berada diurutan dua nasional dalam tingkat kerawanan politik uang nilai Rifat, proses demokrasi di Banggai sangat memprihatinkan.
“Dari sekitar 514 kota/kabupaten di Indonesia dan kita berada diposisi dua maka Banggai semakin hancur kualitas demokrasinya” ucap Rifat.
Dikatakan, upaya mengatasi politik uang merupakan bersama. Namun yang menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap berada di pundak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
“Memang situasi ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melawan politik uang, namun yang harus menjadi garda terdepan tetap harus penyelenggara” tegasnya.
Penyelenggara sambung Rifat memiliki Divisi, struktur dan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih agar lebih cerdas dan berdaulat atas suaranya.
” KPU bahkan punya slogan pemilih berdaulat negara kuat tapi anehnya pendidikan pemilih khususnya terkait politik uang ini sangat kurang di Banggai padahal KPU punya divisi khusus untuk melakukan upaya ini. Bagi saya ini sangat mencurigakan “ujarnya.
Iapun menginformasikan, GMNI Banggai telah mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan di Dapil 1, tepatnya di kecamatan Luwuk Timur hingga Luwuk Selatan. Namun tak satupun agenda sosialisasi ataupun pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Banggai.
“Padahal salah satu PPK di kecamatan Luwuk Timur mengatakan ada sosialisasi, namun beberapa pemilih yang dijadikan sampel mengatakan tidak pernah ada kegiatan seperti itu” ujar Rifat
Berdasarkan fakta tersebut, upaya GMNI Cabang Banggai untuk menekan politik uang, akan menyurati KPU RI, mempertanyakan minimnya pendidikan pemilih dikerjakan oleh KPU Banggai.
” Iya, kami secara kelembagaan berencana akan menyurat ke KPU RI untuk menanyakan situasi di Banggai. Kenapa sampai kegiatan pendidikan pemilih menjadi sangat kurang biar jelas apakah karena anggaran atau sebab lain” pungkasnya. (Rls)
