Menuju APBD Banggai yang Lebih Produktif dan Mandiri

Perhatian yang sama juga perlu diberikan terhadap berbagai investasi daerah yang telah menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Menurut Nadjamuddin, setiap penggunaan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan hasilnya kepada masyarakat.

Ia menilai transparansi perlu diperkuat tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada capaian kinerja setiap perusahaan daerah.

“Setiap rupiah uang daerah yang ditanamkan ke BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik, karena itu berasal dari uang rakyat,” katanya.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai kinerja usaha, penggunaan penyertaan modal, pengembangan aset, hingga hasil investasi perusahaan daerah perlu menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, Nadjamuddin menilai transformasi pengelolaan APBD harus diarahkan dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menjadi penganggaran yang berorientasi pada hasil atau outcome.

Ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi cukup dilihat dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus diukur dari dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Apakah anggaran mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi stunting, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah, itulah indikator yang sesungguhnya harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.