Menuju APBD Banggai yang Lebih Produktif dan Mandiri

Selama ini struktur pendapatan Banggai masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat kapasitas fiskal daerah sangat bergantung pada kebijakan nasional. Karena itu, peningkatan PAD harus menjadi agenda strategis jangka panjang.

Optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dinilai menjadi langkah yang perlu terus diperkuat. Namun Nadjamuddin menegaskan bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) juga harus menjadi perhatian serius.

Menurutnya, seluruh perusahaan daerah yang menggunakan modal dan aset pemerintah wajib dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah.

“Daerah tidak akan mandiri hanya dengan mengandalkan transfer pusat. Kemandirian fiskal lahir ketika belanja yang tidak produktif ditekan dan seluruh aset serta BUMD mampu menghasilkan pendapatan nyata bagi daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan pentingnya transparansi pada seluruh Perumda, termasuk PDAM maupun perusahaan daerah lainnya. Publik berhak mengetahui sejauh mana investasi dan penyertaan modal yang telah dikeluarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan keuntungan, meningkatkan pelayanan, atau memberikan kontribusi terhadap PAD.