Meluruskan Atribusi, Menguji Akuntabilitas APBD Banggai

Jika rantai manfaat tersebut dapat dibuktikan, maka APBD tidak hanya menjadi instrumen konsumsi pemerintah, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan.

Sebaliknya, apabila anggaran terus meningkat sementara produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang sepadan, maka kualitas belanja perlu dievaluasi.

Pemerintah Perlu Menjawab dengan Data

Dalam negara demokrasi, media memiliki fungsi sebagai ruang kontrol sosial. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah tentu memiliki hak untuk meluruskan informasi yang tidak tepat, termasuk ketika terjadi kesalahan atribusi.

Namun, setelah atribusi diluruskan, respons yang paling kuat bukanlah memperpanjang polemik, melainkan menghadirkan data.

Jika struktur belanja pemerintah dinilai efektif, tunjukkan hasilnya. Jika belanja infrastruktur dianggap produktif, tunjukkan berapa kilometer konektivitas yang meningkat, berapa biaya distribusi yang turun, berapa desa yang memperoleh akses lebih baik dan aktivitas ekonomi apa yang tumbuh.

Jika belanja aparatur dianggap memberikan manfaat, tunjukkan peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, digitalisasi, produktivitas birokrasi dan tingkat kepuasan masyarakat.