APBD seharusnya bukan instrumen untuk membuat birokrasi semakin nyaman. APBD adalah instrumen untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Karena itu, evaluasi gubernur semestinya tidak berhenti pada koreksi angka di atas kertas. Jangan sampai sebuah pos dikurangi hari ini, tetapi kemudian muncul kembali dalam bentuk kegiatan lain dengan nama dan kemasan berbeda. Yang jauh lebih penting adalah perubahan cara pandang dalam menyusun anggaran: mendahulukan kebutuhan rakyat, mengutamakan pelayanan publik, dan memangkas belanja yang tidak memberikan dampak nyata.
Sebab rakyat sudah cukup lama diminta berhemat. Mereka mengurangi kebutuhan, menunda keinginan, mengencangkan ikat pinggang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun banyak yang harus berpikir berkali-kali. Dalam situasi seperti itu, akan terasa sangat tidak adil jika pada saat rakyat sedang berjuang bertahan hidup, birokrasi justru terlihat memiliki ruang yang begitu besar untuk berpesta dengan anggaran makan-minum, honorarium dan berbagai belanja internal lainnya.
Kita berharap apa yang muncul dalam evaluasi gubernur ini menjadi pelajaran penting bagi Pemda Banggai. Rancangan anggaran seperti ini jangan sampai terulang di masa mendatang. Pemerintah daerah harus semakin sensitif membaca keadaan rakyatnya. Sebab ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar anggaran yang berhasil dihabiskan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
