Tak hanya itu, implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) juga tak luput dari kritik. Ia menyebut program CSR perusahaan cenderung bersifat formalitas dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“CSR seharusnya tidak sekadar simbolis. Harus ada jaminan kesehatan jangka panjang dan perlindungan nyata bagi buruh lokal yang bekerja di bawah tekanan polusi,” jelasnya.
KSBSI pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan audit lingkungan secara terbuka dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah aktivitas industri masih berada dalam batas ketentuan hukum atau justru telah melampaui ambang batas.
“Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Jika izin diberikan, maka pengawasan harus tegas. Jangan rakyat dikorbankan demi target produksi,” tegasnya lagi.
Sorotan juga diarahkan pada sistem rekrutmen tenaga kerja yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal. KSBSI menuntut adanya transparansi dan akses terbuka agar putra daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber daya di wilayahnya sendiri.
