Berita Utama

Ketua DPRD Banggai Sebut Tak Ada Pra-Pembahasan, Dokumen Bamus Justru Mencantumkannya

Karena itu, istilah pra-pembahasan APBD bukan semata-mata istilah yang muncul dari pendapat pribadi Wardani. Nomenklatur tersebut jelas tercantum dalam jadwal kegiatan resmi DPRD yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan.

Perbedaan antara pernyataan dalam rapat dan isi dokumen resmi ini patut dijelaskan secara terbuka. Jika Ketua DPRD menyatakan tidak ada pra-pembahasan di lembaganya, mengapa keputusan pimpinan DPRD justru menjadwalkan kegiatan dengan nama rapat pra-pembahasan APBD?

Wardani: KUA-PPAS dan Pembahasan RKA Berbeda

Dalam rekaman yang sama, Wardani Murad Husain menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak dapat disamakan dengan pembahasan RKA dalam tahapan Raperda APBD.

Menurut Wardani, KUA-PPAS merupakan tahapan awal untuk menentukan plafon anggaran masing-masing OPD. Setelah disepakati bersama, setiap OPD wajib menyusun RKA berdasarkan kesepakatan tersebut.

Dokumen RKA itu kemudian, menurut penjelasannya, harus dibahas kembali bersama komisi dalam tahapan pembahasan Raperda APBD.

Wardani menegaskan, KUA-PPAS dan Raperda APBD merupakan dua tahapan berbeda. Jika keduanya dianggap sama, menurutnya, pembahasan RKA dalam tahapan Raperda APBD tidak perlu dilakukan lagi.

Bagikan: