LUWUK, BANGGAIPOST.COM
Sikap Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai, Wardani Murad Husain, yang memilih meninggalkan rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan RAPBD 2027 dinilai sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan. Sikap tersebut juga disebut sebagai upaya menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prosedur.
Pandangan itu disampaikan Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Banggai, Yusuf Kiki P. Hio, SH, melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/11/2026). Pria yang akrab disapa Kiki itu menegaskan, sikap Wardani seharusnya dihormati dan diapresiasi. Menurutnya, tindakan tersebut bukan semata-mata dinamika politik, melainkan ikhtiar untuk menegakkan ketentuan hukum dalam proses pembahasan anggaran daerah.
Ia menjelaskan, persoalan bermula dari pandangan fraksi yang meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Permintaan tersebut, menurut Kiki, memiliki landasan hukum. Ia merujuk Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta penyampaiannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
