Dalam penyampaiannya, Wardani menolak jika Tata Tertib yang telah disusun dan disahkan melalui proses panjang kemudian dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tanpa penjelasan memadai.
Menurutnya, penyusunan Tata Tertib telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, pembahasan pasal demi pasal, hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.
Dihubungi secara terpisah, Wardani menjelaskan bahwa agenda rapat pra-pembahasan APBD di masing-masing komisi bersama OPD sebagaimana tercantum dalam keputusan pimpinan DPRD ternyata tidak terlaksana.
โDalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD harusnya dibahas minggu pertama bulan September 2026. Namun tidak dilaksanakan,โ tuturnya.
Ia mengatakan, Fraksi Gerindra kemudian kembali meminta agar pembahasan RKA atau pra-pembahasan APBD oleh komisi bersama OPD dilaksanakan sesuai Tata Tertib DPRD. Permintaan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD 2027.
โPada Rabu, 4 November 2026, kami minta lewat pandangan umum fraksi, namun tidak dilaksanakan hingga Rapat Banggar digelar pada Selasa, 17 November 2026. Jadi pada prinsipnya waktu yang digunakan untuk membahas RKA cukup panjang, namun tidak dilakukan,โ ujarnya.
Wardani merujuk Pasal 51 ayat (5) angka 4 Tata Tertib DPRD sebagai dasar permintaan pembahasan RKA tersebut.
