Wardani merujuk Pasal 51 ayat (5) angka 4 Tata Tertib DPRD sebagai dasar permintaan pembahasan RKA tersebut.
Sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD, Wardani meminta agar seluruh anggota dan pimpinan lembaga menjalankan ketentuan yang telah disepakati. (RBP)
