Catatan Parlin Yusuf
Kelangkaan LPG 3 kilogram kembal terjadi. Bukan sekali, bukan dua kali—tetapi berulang seperti pola yang dibiarkan. Di dapur rakyat kecil, ini bukan sekadar isu distribusi, melainkan krisis yang langsung memukul kebutuhan paling dasar: memasak untuk hidup.
Yang lebih menyakitkan, solusi yang muncul justru terkesan sinis: kembali ke minyak tanah dan kayu bakar.
Ini bukan solusi. Ini bentuk kemunduran yang dipaksakan.
Ketika rakyat diminta kembali ke minyak tanah, negara seolah lupa bahwa kebijakan konversi energi dulu dilakukan dengan dalih efisiensi dan modernisasi. Kini, saat LPG langka, arah itu seperti dibalik tanpa rasa bersalah. Minyak tanah yang mahal dan sulit didapat justru dijadikan pelarian. Di mana konsistensi kebijakan?
Lebih parah lagi, kayu bakar mulai disebut sebagai alternatif. Ini bukan sekadar langkah mundur—ini pengabaian terhadap kesehatan dan lingkungan. Asap dapur bukan hal sepele, dan eksploitasi kayu dalam skala besar hanya akan melahirkan masalah baru. Apakah krisis harus dibayar dengan kerusakan yang lebih luas?
Fakta yang tak bisa ditutupi: masalah utamanya ada pada tata kelola yang gagal.
Distribusi LPG 3 kg yang seharusnya tepat sasaran justru kerap bocor. Pengawasan lemah. Praktik penimbunan dan permainan harga bukan isu baru, tetapi seperti tak pernah benar-benar dibereskan. Pertanyaannya, ini ketidakmampuan—atau pembiaran?
Negara tidak bisa terus bersembunyi di balik operasi pasar sesaat. Itu bukan solusi, hanya cara menunda kemarahan publik. Tanpa pembenahan sistem distribusi dan penegakan hukum yang tegas, kelangkaan akan terus berulang dengan pola yang sama.
Dan setiap kali itu terjadi, korban utamanya tetap sama: rakyat kecil.
LPG 3 kg adalah barang subsidi. Artinya jelas—hak mereka yang paling membutuhkan. Ketika hak itu terganggu, ini bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal keadilan. Ketika negara gagal menjamin aksesnya, maka yang terjadi bukan sekadar krisis energi, melainkan krisis kepercayaan.
Jika pemerintah serius, langkahnya harus jelas: benahi distribusi dari hulu ke hilir, buka data secara transparan, dan tindak tegas pelaku penyelewengan—tanpa kompromi.
Selain itu, diversifikasi energi tidak boleh lagi jadi wacana kosong. Kompor listrik dan energi alternatif harus didorong dengan kebijakan nyata, bukan sekadar proyek uji coba yang hilang tanpa arah.
Rakyat tidak butuh alasan. Rakyat butuh kepastian.
Selama akar masalah dibiarkan, kelangkaan LPG hanya akan menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Dan selama itu pula, negara sedang mempertontonkan satu hal: ketidakmampuan mengelola kebutuhan paling dasar warganya sendiri.
