Editorial

Jangan Jadikan DPRD Tukang Stempel Anggaran Pemerintah

Jika situasi seperti ini dibiarkan, RAPBD mungkin saja selesai dibahas dan disahkan sesuai jadwal. Tetapi apakah seluruh program di dalamnya benar-benar telah diuji? Apakah setiap alokasi belanja memiliki alasan yang kuat? Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang sebanding dengan uang yang dikeluarkan?

Inilah pertanyaan yang tidak boleh hilang dari perdebatan. Keberhasilan pembahasan RAPBD tidak semestinya hanya diukur dari ketepatan waktu penetapan atau selesainya seluruh tahapan administrasi. APBD yang selesai dibahas belum tentu APBD yang berkualitas. APBD yang disetujui bersama belum tentu seluruh programnya tepat sasaran.

Kualitasnya harus diukur dari seberapa jauh anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mendorong ekonomi daerah.

Jangan sampai belanja untuk kebutuhan birokrasi dibahas dengan begitu mudah, sementara kebutuhan masyarakat harus menunggu dengan alasan keterbatasan fiskal. Jangan sampai proyek pembangunan memperoleh alokasi besar tanpa pengujian memadai terhadap urgensi, volume, dan manfaatnya.

Walkout Wardani seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pembahasan RAPBD Banggai 2027, bukan menjadi alasan untuk memperuncing pertarungan internal DPRD. Yang dipertaruhkan bukan jabatan Wakil Ketua, bukan pula kewibawaan Ketua DPRD. Yang dipertaruhkan adalah kualitas kebijakan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan Banggai selama satu tahun ke depan.

Bagikan: