Ketika DPRD hanya berkutat pada angka-angka tanpa menguji rincian program, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Program yang sebenarnya tidak mendesak tetap memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan dengan substansi hampir sama berpotensi dibiayai melalui beberapa pos berbeda. Belanja perjalanan dinas, rapat, honorarium, dan pengadaan barang bisa terus berjalan tanpa evaluasi memadai terhadap manfaatnya.
Sebaliknya, kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru berpotensi tidak memperoleh ruang anggaran yang cukup. Kita tidak sedang mengatakan bahwa hal-hal tersebut telah terjadi dalam RAPBD Banggai 2027. Namun, itulah risiko yang seharusnya dicegah melalui pembahasan anggaran yang kritis, terbuka, dan terukur.
Mari melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat. Warga yang kesulitan memperoleh air bersih tidak terlalu berkepentingan dengan perdebatan mengenai siapa yang memimpin rapat Banggar. Mereka membutuhkan kepastian bahwa persoalan air bersih memperoleh perhatian dalam APBD.
Petani membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian, irigasi, pupuk, dan akses pasar. Nelayan membutuhkan fasilitas produksi dan tempat pendaratan ikan. Masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Anak-anak membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak.
