Ia perlu menjelaskan lebih jauh apa saja substansi RKA yang menurutnya belum dibahas. Apakah ada program yang berpotensi tumpang tindih? Apakah terdapat alokasi belanja yang tidak prioritas? Apakah ada kegiatan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat? Jika memang ada, sebaiknya hal itu dibuka kepada publik.
Begitu pula Ketua DPRD dan anggota Banggar yang berpendapat pembahasan RKA telah dilakukan melalui tahapan KUA-PPAS. Mereka perlu menjelaskan apakah pembahasan sebelumnya benar-benar mencakup rincian program dan kegiatan OPD, apakah seluruh anggota komisi memiliki akses terhadap dokumen, serta apakah tersedia catatan evaluasi atas usulan anggaran tersebut.
Jika semua tahapan telah dilaksanakan secara memadai, tidak ada alasan untuk menutup informasi dari publik. Namun, jika masih ada substansi yang belum diuji, seharusnya tidak ada keberatan untuk membuka ruang pendalaman sesuai mekanisme yang berlaku.
Jangan sampai perdebatan prosedur justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar. Sebab, jika pembahasan RAPBD lebih banyak diwarnai pertarungan kewenangan, ada risiko substansi anggaran terabaikan. Anggota dewan bisa lebih sibuk mempertahankan posisi daripada menguji program. Bahkan, perbedaan pendapat bisa membuat sebagian anggota memilih diam karena khawatir dianggap menghambat pembahasan atau berhadapan dengan ancaman sanksi.
