Editorial Banggaipost.com
Ada kontras yang semakin sulit untuk diabaikan, bahkan terasa mengganggu nalar publik.
Di saat pemerintah pusat terus menggaungkan efisiensi belanja negara sepanjang 2026, Pemerintah Kabupaten Banggai justru melaju dengan deretan paket pembangunan gedung bernilai sekitar Rp178 miliar. Angka ini bukan sekadar besar, tetapi mencerminkan pilihan politik anggaran yang patut dipertanyakan secara serius. Di tengah masyarakat yang masih berjibaku dengan kebutuhan dasar, keputusan seperti ini mudah terbaca sebagai bentuk ketidakpekaan, bahkan bisa dianggap sebagai wajah birokrasi yang mulai pongah terhadap realitas warganya sendiri.
Dari sejumlah paket yang kini berproses melalui LPSE, yang paling menonjol bukanlah infrastruktur dasar seperti jalan rusak, air bersih, atau peningkatan fasilitas pendidikan. Yang justru tampil di barisan depan adalah perluasan atau pembangunan Kantor Bupati senilai sekitar Rp34,9 miliar, disusul Kantor Dinas Kesehatan sekitar Rp16,9 miliar, serta Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sekitar Rp9,9 miliar. Sementara itu, proyek pengembangan RSUD Luwuk tujuh lantai senilai Rp114,8 miliar menjadi investasi terbesar di sektor kesehatan.
Namun, satu hal yang perlu ditegaskan: tidak semua pembangunan bisa disamakan begitu saja.
