Kedua, tingkat brigade. Sebagai Danbrigif 17, tantangannya adalah menjaga konsistensi tata kelola di antara unsur organisasi. Komitmen pimpinan perlu ditopang oleh standar kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab, pengawasan berjenjang, dan evaluasi yang terukur.
Ketiga, tingkat Korem. Sebagai Danrem 051/Wijayakarta, tantangannya meluas pada koordinasi lintas Kodim dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Prinsip tata kelola harus diterapkan secara konsisten, sekaligus memberi ruang bagi penyesuaian program sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan proses berkelanjutan. Predikat WBK, apabila telah diperoleh dan terverifikasi, bukanlah akhir dari perubahan kelembagaan. Organisasi tetap perlu mengevaluasi sistem, mengendalikan risiko, dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan.
Dalam lingkungan militer, good governance harus diterapkan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan organisasi. Tata kelola yang baik tidak bertentangan dengan ketegasan komando. Kejelasan kewenangan, kepatuhan terhadap aturan, dan pengawasan yang efektif justru dapat memperkuat pelaksanaan tugas.
Sementara dalam konteks Korem 051/Wijayakarta, setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan.
Pertama, akuntabilitas kinerja. Setiap program harus memiliki tujuan, penanggung jawab, target, dan indikator keberhasilan yang jelas. Evaluasi perlu mengukur hasil, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana.
