Meluruskan Atribusi, Menguji Akuntabilitas APBD Banggai

Sebaliknya, apabila anggaran terus meningkat sementara produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang sepadan, maka kualitas belanja perlu dievaluasi.

Pemerintah Perlu Menjawab dengan Data

Dalam negara demokrasi, media memiliki fungsi sebagai ruang kontrol sosial. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah tentu memiliki hak untuk meluruskan informasi yang tidak tepat, termasuk ketika terjadi kesalahan atribusi.

Namun, setelah atribusi diluruskan, respons yang paling kuat bukanlah memperpanjang polemik, melainkan menghadirkan data.

Jika struktur belanja pemerintah dinilai efektif, tunjukkan hasilnya. Jika belanja infrastruktur dianggap produktif, tunjukkan berapa kilometer konektivitas yang meningkat, berapa biaya distribusi yang turun, berapa desa yang memperoleh akses lebih baik dan aktivitas ekonomi apa yang tumbuh.

Jika belanja aparatur dianggap memberikan manfaat, tunjukkan peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, digitalisasi, produktivitas birokrasi dan tingkat kepuasan masyarakat.

Begitu pula pada sektor lainnya. Belanja pertanian harus dapat dikaitkan dengan produktivitas dan pendapatan petani. Belanja perikanan dengan produksi, akses pasar dan kesejahteraan nelayan. Belanja UMKM dengan omzet, produktivitas dan perluasan pasar. Sementara belanja kesehatan dan pendidikan harus dapat ditunjukkan pengaruhnya terhadap kualitas serta akses layanan.