Meluruskan Atribusi, Menguji Akuntabilitas APBD Banggai

Dari Output Menuju Outcome

Di sinilah pendekatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP menjadi relevan.

PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendorong evaluasi terhadap kualitas sistem akuntabilitas kinerja, bukan sekadar keberadaan dokumen administratif.

Dalam konteks APBD, sebuah program idealnya tidak cukup hanya memiliki nama kegiatan, pagu anggaran, target serapan dan laporan pelaksanaan. Pemerintah perlu mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

Masalah apa yang hendak diselesaikan? Siapa penerima manfaatnya? pa output yang dihasilkan? Perubahan apa yang ditargetkan? Bagaimana perubahan tersebut diukur? Berapa biaya yang dibutuhkan? Apakah manfaatnya sebanding dengan sumber daya yang digunakan?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit dijawab, ada kemungkinan proses penganggaran masih lebih berorientasi pada kegiatan daripada hasil. Padahal masyarakat tidak hanya berkepentingan mengetahui berapa uang yang dibelanjakan. Mereka berhak mengetahui apa yang berubah setelah uang tersebut dibelanjakan.

APBD Banggai Harus Menjadi Pengungkit Ekonomi

Banggai memiliki basis ekonomi yang besar dan strategis. Karena itu, pembahasan APBD semestinya tidak berhenti pada persoalan komposisi belanja, tetapi diarahkan pada pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana APBD mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah?